Komisi X DPR Minta UI Lebih Cermat Pilih Narsum Buntut Akademisi Pro‑Israel

Komisi X DPR Minta UI Lebih Cermat Pilih Narsum Buntut Akademisi Pro‑Israel

Awal Mula Kontroversi: Undangan Akademisi Pro‑Israel

beritatimur.com – Pada tanggal 23 Agustus 2025, acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana UI mengundang Peter Berkowitz, seorang peneliti Stanford yang dikenal mendukung kebijakan Israel, sebagai narasumber. Undangan ini memicu sensasi di masyarakat karena dianggap tidak selaras dengan posisi Indonesia yang konsisten memihak kemerdekaan Palestina.

Direktur Humas UI, Arie Afriansyah, merespons kejadian tersebut dengan menyampaikan permintaan maaf secara resmi. UI mengaku “khilaf” dalam melakukan pemeriksaan latar belakang akademisi yang diundang. UI menegaskan bahwa keputusan itu semata berdasarkan latar akademik, bukan karena agenda politik atau ideologi tertentu, dan menyampaikan terima kasih atas kritik yang bersifat konstruktif.

Namun, langkah UI ini dianggap belum cukup oleh berbagai pihak publik yang menuntut lebih dari sekadar pernyataan maaf, melainkan sistem seleksi yang lebih sensitif dan responsif terhadap nilai kebangsaan.

Respons Tegas Komisi X DPR — Evaluasi Tata Kelola Akademis UI

Merespon kejadian tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendesak UI untuk lebih cermat dalam pemilihan narasumber. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi adalah ruang akademik yang harus menjaga nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan citra solidaritas terhadap rakyat Palestina, bukan sekadar hudang akademik abstrak.

Menurut Lalu Hadrian, hadirnya tokoh dengan pandangan pro-Israel menciptakan sensitivitas terhadap sikap bangsa dan berpotensi mencederai identitas keindonesiaan. Ia juga menghormati permintaan maaf UI tetapi meminta universitas tidak mengulang kesalahan yang sama.

Komisi X DPR mendorong UI—dan idealnya seluruh perguruan tinggi—untuk merumuskan mekanisme pemilihan narasumber yang tidak hanya kompeten secara akademik, tapi juga selaras dengan konstitusi dan nilai kebangsaan. Harapannya adalah supaya kegiatan ilmiah kampus tidak menjadi kontraproduktif terhadap citra bangsa dan arah kebijakan luar negeri RI.

Apa yang Disampaikan UI — Klarifikasi dan Komitmen

UI berapeas menyampaikan bahwa kehadiran Berkowitz tidak bermaksud kontroversial—fokusnya adalah berbagi perspektif akademis internasional. UI menegaskan bahwa keputusan tersebut hanya berdasarkan reputasi akademik, seperti pengalaman diajar dan karya ilmiah, tanpa intensi politik yang menyudutkan.

Namun, kampus mengakui kurang kehati-hatian dalam pemeriksaan latar belakang dan menganggap peristiwa ini sebagai pelajaran penting. UI menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan sikap antipenjajahan, yang sebelumnya juga pernah dikomunikasikan langsung oleh Rektor UI kepada Duta Besar Palestina pada Januari 2025.

UI berharap insiden ini menjadi titik introspeksi dan perbaikan dalam tata kelola akademik, terutama dalam memilih narasumber yang sejajar dengan jati diri institusi dan aspirasi bangsa.

Analisis Lebih Dalam — Implikasi Akademik, Politik, dan Publik

1. Dimensi Akademik
   Perguruan tinggi memiliki karakter independen dalam menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. Namun, pemilihan narasumber tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik yang ada.

2. Dimensi Politik dan Identitas Nasional
   Satu pembicara bisa mencerminkan simpati ideologis tertentu. Di tengah tensi global, universitas perlu bijak agar tidak melebar ke ranah yang mengganggu citra bangsa.

3. Peran Publik dan Kritis
   Respons publik dan DPR adalah pengingat bahwa perguruan tinggi tidak beroperasi di ruang hampa—agama masyarakat, politik, dan diplomasi punya andil dalam detil seleksi akademis.

4. Urgensi Tata Kelola Akademik yang Responsif
   UI menyadari bahwa prosedur pengundangan perlu dilengkapi dengan kajian sensitivitas politik dan solidaritas nasional agar acara akademik tetap bermartabat dan damai.

Penutup — Momentum UI Perkuat Integritas Akademiknya

Kontroversi ini membuka pintu diskusi tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi bisa mengawinkan kebebasan akademik dan identitas nasional. Permintaan Komisi X DPR agar UI lebih cermat dalam memilih narasumber adalah panggilan penting bagi dunia akademik untuk memperkuat integritas dan sensitivitas.

Harapannya, UI dan lembaga serupa memperbaiki mekanisme seleksi, melibatkan pertimbangan nilai konstitusional, dan membangun sistem kajian narasumber yang transparan dan adil. Ini bukan soal membatasi kritik atau pandangan berbeda, tapi memastikan ruang akademik tetap aman secara intelektual juga selaras dengan cita-cita bangsa.