DPR RI Soroti Sejumlah Persoalan Pangan dan Kesehatan
Jakarta — DPR RI semakin serius menyoroti sektor pangan dan kesehatan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyampaikan beberapa catatan penting, mulai dari tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok hingga penolakan kenaikan iuran BPJS yang mengkhawatirkan masyarakat.
Krisis Pangan: Harga Melonjak dan Ketergantungan Impor
DPR mempertanyakan efektivitas pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam menjelang Ramadan dan Idulfitri. Rieke Diah Pitaloka menilai pemerintah belum mampu merespons cepat fluktuasi stok dan harga pasar, sehingga masyarakat terus terguncang dengan kenaikan signifikan.
Ketergantungan pangan terhadap impor juga menjadi sorotan. Salah satu akar masalah adalah lemahnya produksi dan distribusi di dalam negeri. DPR mendorong penggunaan bahan pangan lokal agar bisa menjadi solusi strategis untuk menekan impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Tidak hanya pangan, kesiapan penyediaan bahan pokok lokal juga terhambat oleh berbagai faktor—mulai dari lemahnya struktur agraria, akses pasar yang terbatas, hingga ketidakseimbangan harga antara produsen dan konsumen akhir. DPR mendorong reformasi sistem rantai pasok agar lebih menguntungkan seluruh stakeholder, terutama petani.
Kesehatan Publik: Dari Cek Gratis hingga Penolakan Iuran BPJS
Di sektor kesehatan, Komisi IX DPR RI mengecam ketidaksiapan pemerintah dalam implementasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang melibatkan Puskesmas. Beberapa daerah, seperti Palu, bahkan tidak mendapat sosialisasi memadai meski regulasi sudah ada. Ini menimbulkan ketimpangan akses layanan kesehatan dasar.
Lebih jauh, DPR RI juga menyuarakan penolakan keras terhadap wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan ini dinilai memberatkan masyarakat, apalagi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan.
Selain itu, DPR menyoroti praktik berbahaya dalam produksi pangan, misalnya pembuatan tahu menggunakan sampah plastik di beberapa daerah. Komisi IX mendesak BPOM agar melakukan pengawasan serius guna melindungi konsumen dari risiko buruk akibat kontaminasi kimia.
Laut Sehat dan Pangan: Interkoneksi Lintas Komisi
Tidak jauh dari itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menyatakan bahwa kesehatan laut menjadi kunci ketahanan pangan. Laut bukan saja sumber kedaulatan nasional, tetapi juga fondasi mata pencaharian nelayan dan ekosistem pangan laut.
Melalui koalisi parlemen internasional untuk perlindungan laut, DPR RI mendukung upaya konservasi terumbu karang dan perikanan berkelanjutan—strategi ini dinilai penting agar ketahanan pangan laut juga terjaga secara jangka panjang.
Penutup – DPR Tegaskan Komitmennya pada Pangan Sehat dan Layanan Kesehatan Merata
DPR RI telah menyuarakan beberapa persoalan mendesak: penurunan harga kebutuhan pokok, pemanfaatan pangan lokal, kemudahan akses perawatan kesehatan, dan ketahanan sumber pangan laut. Semua isu ini penting karena langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Semoga sorotan DPR ini menjadi katalis bagi kebijakan lebih pro-rakyat dan terpadu lintas kementerian. Indonesia perlu ketahanan pangan dan kesehatan yang inklusif—bukan sekadar jargon, tapi implementasi nyata.
Recent Comments